Tertib sosial

Bagi banyak orang, demokrasi dipandang sebagai panasea, obat maha ampuh atas segala masalah bermasyarakat dan bernegara. Tiap orang jadi punya hak berpendapat dan mengekspresikan diri. Tiap orang merasa memiliki kebebasan. Itu baik. Hanya saja masalahnya, kebebasan itu sering diekspresikan dengan menginjak hak orang lain.

Saya merasa ada hal yang berangsur menghilang semenjak era reformasi. Semenjak era reformasi, ketertiban sosial makin menipis. Jangan terburu mengaitkan kalimat saya ini dengan bayangan tentang ketertiban sosial semu, masyarakat yang tertib karena di bawah tekanan penguasa. Suasana tertib sosial yang saya maksud adalah suasana di mana tiap warga masyarakat mampu bertindak sesuai hak dan kebebasan yang ia miliki, tanpa meninggalkan perhatian pada hak2 orang lain, tanpa dipaksa, dengan kesadaran yang muncul dari dalam diri. Era reformasi membawa euforia yang luar biasa pada warga masyarakat. Merasa bebas tanpa batas.

Sudah terlalu sering terlihat pelanggaran2, yang mungkin sepele, tapi karena dilakukan secara massal, menimbulkan efek yang tidak sepele. Contohnya melanggar marka saat berhenti di lampu merah. Hal yang amat sangat sepele. Tapi apakah mereka yang melakukannya sadar, bahwa apa yang dilakukannya membuat arus kendaraan dari arah yang berlawanan tersendat? Tidak jarang saya jumpai pengendara yang melakukan pelanggaran semacam ini justru lebih ‘galak’ ketimbang mereka yang datang dari arah berlawanan. Marah ketika diingatkan untuk minggir sedikit, masuk ke dalam batas marka. Merasa diri memiliki hak untuk menggunakan jalan raya semaunya.

Beberapa waktu yang lalu, saya pernah menulis soal sulitnya mengantre. Hampir semua orang, yang datang awal ataupun yang datang belakangan, merasa punya hak yang setara untuk berdiri di antrean paling depan. Merasa bahwa ini sekedar urusan lomba adu kuat dan adu tahan malu untuk berdiri merebut hak orang yang datang duluan. Akhirnya, pelayanan loket yang sedang sama2 diantre tidak efisien, waktu dan tenaga habis untuk ribut berdesakan dan marah.

Di kota di mana saya tinggal, sering diadakan pameran komputer. Satu hal yang selalu saya lihat dalam acara pameran semacam itu adalah, sampah kertas brosur yang terserak di mana2. Mungkin setelah membaca brosur dan memutuskan sesuatu (entah membeli ataupun tidak), banyak orang yang merasa brosur yang telah dibaca lebih baik segera dibuang ditinggalkan di mana saja, ketimbang repot membawanya pulang atau membuang waktu mencari tempat sampah yang tersedia tersebar. Ujung2nya, perlu usaha lebih dari panitia untuk membersihkan areal pameran.

Tertib sosial yang ideal muncul dari kesadaran tiap warga masyarakat, bahwa dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk tertib, mampu membuat suasana hidup bersama menjadi lebih baik, kegiatan sosial menjadi lebih efisien, banyak ongkos bermasyarakat dapat dipangkas. Tertib sosial yang semu, yang muncul dari ketatnya pengawasan aparat, dari paksaan dan tekanan penguasa, tidak pernah membawa manfaat dalam jangka panjang. Ketika pengawasan dan tekanan hilang, tertib sosial segera berubah menjadi kekacauan sosial. Aturan tentu saja diperlukan, tapi tanpa dorongan dari dalam diri tiap2 orang, aturan tidak akan berarti banyak.

Demokrasi, suasana kebebasan yang ada saat ini, tidak akan ada gunanya bila tiada ketertiban sosial. Waktu habis hanya untuk sekedar saling berteriak, saling marah, karena masing2 sama2 merasa terinjak haknya. Banyak negara yang kita sering pandang sebagai negara maju memiliki ciri pribadi bangsa yang tertib, taat aturan. Demokrasi adalah satu langkah baik menuju kemajuan peradaban, tapi tidak akan lengkap dan tidak akan menghasilkan apapun tanpa hadirnya ketertiban sosial.