Semakin tinggi dan penting jabatan, semakin sulit mengambil keputusan

Membaca judul itu sekilas, saya yakin banyak dari kita yang merasa sudah menyadari hal itu. Awalnya saya juga merasa demikian. Namun ketika saya mengikuti pemberitaan soal pemilihan cawapres bagi SBY, saya mendadak tersadar bahwa soal mengambil keputusan ini tidak sesulit yang mulanya saya bayangkan, tapi jauh lebih sulit dari itu.

Semakin tinggi dan penting suatu jabatan, proses pengambilan keputusan akan semakin melibatkan banyak faktor. Ada banyak pula kemungkinan, peluang dan resiko, yang mesti ditimbang sangat matang. Saya sebagai kepala keluarga misalnya, jika saya mengambil keputusan untuk berpindah pekerjaan, faktor keluarga tentu saya harus pertimbangkan. Apakah pekerjaan baru itu mampu lebih menghidupi keluarga saya? Apakah istri mendukung? Bagaimana pandangan orang dan keluarga besar terhadap pekerjaan itu? Kira2 seperti itulah. Akan sedikit berbeda misalnya, jika saya sebagai ketua RT harus menyelesaikan masalah adanya beberapa PKL yang mangkal di lingkungan saya. Apakah yang saya putuskan menyelesaikan persoalan bagi mereka yang merasa terganggu saja, atau juga memberikan ketentraman bagi seluruh warga RT saya? Apakah ada pihak yang terganggu jika PKL tersebut pindah dari lingkungan RT saya (selain PKL tersebut tentunya)? Apakah dengan pindahnya PKL tersebut dapat memunculkan kemungkinan adanya gangguan dari pihak yang tidak suka dengan keputusan itu? Proses pengambilan keputusan menjadi tidak sederhana lagi.

Di tingkat yang lebih tinggi, saya mencoba mengambil contoh kasus lumpur Sidoarjo. Dari yang terbaca di media massa, masyarakat banyak jelas berharap pemberian ganti rugi korban dilakukan secepatnya oleh Lapindo, yang dianggap bertanggung jawab atas persoalan ini. Namun di sisi lain, terlihat juga bahwa pemberian ganti rugi tidak tepat jadwal. Muncul pertanyaan di benak saya, apakah bagi mereka yang duduk di posisi pemerintah masalahnya sesederhana seperti yang dilihat oleh masyarakat banyak: Lapindo mengebor, bukan minyak yang muncul tapi lumpur, lumpur meluber hingga ke permukiman di sekitarnya, Lapindo harus memberi ganti rugi? Bila pemerintah menekan Lapindo untuk segera menyelesaikan urusan ganti rugi, apakah akan ada dampak atas dukungan parlemen untuk pemerintah? Bila benar ada dampak semacam itu, apakah dalam skala luas masyarakat akan menerima dampak baik atau buruk? Apakah kebijakan lain yang mungkin dirasa baik oleh masyarakat, katakanlah misalnya BLT (dengan segala kekurangan dan kritik atasnya), akan terpengaruh juga pelaksanaannya?

Contoh lain yang mungkin lebih up-to-date adalah soal pemilihan cawapres untuk SBY. Benar bahwa Partai Demokrat memiliki bekal suara di parlemen cukup besar, tapi apakah cukup untuk memberikan jaminan stabilitas jalannya pemerintahan? Pemilihan cawapres bisa jadi berperan penting dalam menentukan stabilitas jalannya pemerintahan. Semua manuver2 yang terjadi belakangan ini — yang bagi kita masyarakat banyak tampak seperti tidak konsistennya partai2 tersebut dalam menentukan posisi masing2 — bisa jadi sebenarnya adalah ajang bagi partai2 tersebut untuk mengukur dan menguji apakah keputusan2 yang akan diambil sudah yang terbaik, yang mampu mencakup semua faktor yang harus dipertimbangkan.

Bagi saya, pemangku jabatan yang baik adalah mereka yang mampu menimbang banyak faktor tersebut dengan baik, untuk menghasilkan keputusan yang sebisa mungkin memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan semua pihak. Dan tidak hanya itu, mereka juga sebaiknya mampu mengkomunikasikan dengan baik semua pertimbangan tersebut kepada publik.

NB: Saya tidak dalam posisi menentukan benar salahnya Lapindo, ataupun pemerintah dalam menanggapi kasus Lapindo. Kasus tersebut hanya sekedar contoh untuk menunjukkan betapa sulit dan rumitnya proses pengambilan keputusan bagi mereka yang memegang jabatan tinggi dan penting. Saya juga tidak berpendapat stabilitas adalah segala2nya, sedemikian pentingnya sehingga perlu diadakan dengan mengorbankan hal2 lain yang tidak kalah pentingnya.